Kerjasama Daerah: Meningkatkan Daya Saing dan Optimalisasi Potensi Daerah

Posted by Kursikayu.com 0 komentar
Kerjasama Daerah: Meningkatkan Daya Saing dan Optimalisasi Potensi Daerah - Reformasi di Indonesia yang digulirkan pada akhir tahun 1990an pada dasarnya bertujuan untuk mendorong proses demokratisasi dan meningkatan pelayanan kepada publik dan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi penduduk yang masih berpendapatan rendah; menjadikan pemerintahan semakin dekat dengan masyarakat; menguatkan peran pemerintah daerah, dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD), dan masyarakat lokal; serta menjadikan penggunaan dana publik menjadi lebih transparan dan efektif serta efisien dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik.
Satu dasawarsa pelaksanaan reformasi telah membawa perubahan yang luar biasa dalam berbagai kehidupan sosial-ekonomi dan politik di Indonesia, termasuk terbitnya undang-undang tentang Pemerintahan Daerah (UU 22/1999) dan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU 25/1999) yang kemudian diamandemen menjadi masing-masing UU 32/2004 (selanjutnya diamandemen lagi menjadi UU 12/2008) dan UU 33/2004. Kedua Undang-Undang ini merupakan pilar bagi Desentralisasi dan Otonomi Daerah, serta penataan kembali Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang dipandang lebih adil dan aspiratif. Desentralisasi di Indonesia seringkali dipandang sebagai suatu desentralisasi yang sangat ambisius, dan dilaksanakan dengan serentak (big-bang), yang pada saat ini melibatkan lebih dari 500 pemerintah kota, kabupaten dan provinsi, lebih dari 235 juta penduduk dengan berbagai ragam kultur serta etnis dan kondisi sosial-ekonomi yang sangat berbeda, serta dalam lingkungan geografis yang beragam pula.
tantangan yang dihadapi untuk tujuan-tujuan pengembangan wilayah adalah bagaimana mengintegrasikan dan merekatkan kembali kabupaten/kota yang ‘terserak’ tersebut, namun tetap dalam konteks reformasi kepemerintahan daerah seperti yang telah digariskan dalam UU 32 dan 33/2004. Disinilah letak pentingnya upaya menumbuhkan dan memperkuat kerjasama antar daerah. Masalah ini dirasakan lebih menekan, khususnya pada wilayah-willayah metropolitan, seperti Jabodetabek, Gerbangkeratusila, Mebidang (Medan Raya) dan Bandung Raya.
Pada dasarnya bentuk kerjasama antar daerah dapat meliputi persetujuan antar dua atau lebih pemerintah daerah; koalisi antar pemerintah daerah dalam upaya untuk memperoleh bantuan atau hibah dari pemerintah pusat; kerjasama pemerintah dan swasta (Public Private Partnership); dan otoritas metropolitan (metropolitan authority). Dalam kaitan dengan wilayah metropolitan, tantangan yang dihadapi adalah meningkatkan daya saing (competitiveness) secara nasional dan global. Peningkatan daya saing ini juga terkait dengan tuntutan menjadikan wilayah dan kota tersebut ‘layak mukim’ (liveable), dan keharusan adanya suatu kelembagaan (institusi) dan tata kelola (governance) yang dapat mengoptimalkan potensi yang dimilikinya untuk tujuan-tujuan pembangunan wilayah dan kota secara berkelanjutan.